Burhanuddin Harahap

Burhanuddin Harahap
Burhanuddin Harahap pada tahun 1956
Perdana Menteri Indonesia ke-9
Masa jabatan 11 Agustus 1955 – 20 Maret 1956
Presiden	Soekarno
Wakil	Djanoe Ismadi Harsono Tjokroaminoto
Pendahulu Ali Sastroamidjojo Pengganti Ali Sastroamidjojo
Menteri Pertahanan Indonesia ke-8
Masa jabatan 12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956
Presiden	Soekarno
Perdana Menteri	Dirinya sendiri
Pendahulu Iwa Koesoemasoemantri Pengganti Ali Sastroamidjojo
Informasi pribadi
Lahir	(1917-02-12)12 Februari 1917 Medan, Hindia Belanda
Meninggal	14 Juni 1987(1987-06-14) (umur 70) Jakarta, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	Masyumi
Profesi	Politikus
Bintang Republik Indonesia Pahlawan Nasional Indonesia
Sunting kotak info • L • B

Burhanuddin Harahap (ejaan lama: Boerhanoeddin Harahap; 12 Februari 1917 – 14 Juni 1987) merupakan politikus Indonesia dari Partai Masyumi yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-9. Ia memimpin kabinet yang memerintah antara 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Ia turut serta dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) antara 1958 sampai 1961.

Lahir di Medan, Burhanuddin berasal dari keluarga Batak dan ayahnya merupakan pegawai pemerintah kolonial. Ia pindah ke pulau Jawa untuk melanjutkan studi, dan mulai aktif dalam pergerakan nasional sebelum berkuliah di Sekolah Tinggi Hukum Batavia meskipun tidak selesai karena mulainya pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Burhanuddin menjadi anggota Masyumi dan mulai aktif berpolitik. Sebagai ketua fraksi Masyumi di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, Burhanuddin turut menjatuhkan Kabinet Wilopo karena persoalan hubungan bilateral dengan Uni Soviet, dan ia pernah ditunjuk sebagai formatur (pemegang tugas penyusunan pemerintah) meskipun gagal membentuk kabinet. Ia kembali ditunjuk sebagai formatur pada 1955, dan berhasil membentuk kabinet hasil koalisi partai-partai kecil dan Nahdlatul Ulama (NU) setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

Kebijakan Burhanuddin sebagai perdana menteri banyak yang berlawanan dengan kebijakan pendahulunya, Ali Sastroamidjojo. Selama tujuh bulan pemerintahannya, Burhanuddin menjalankan kebijakan ekonomi berhaluan liberal sembari mengeluarkan simpatisan Partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia dari struktur birokratis pemerintah. Setelah Masyumi gagal memenangkan pemilihan umum 1955, pemerintahan Burhanuddin melemah sampai akhirnya jatuh karena NU, yang tidak sepakat dengan pilihan Burhanuddin untuk bernegosiasi dengan Belanda dalam penyelesaian sengketa Irian Barat, mundur dari koalisi. Begitu tak lagi menjabat sebagai perdana menteri, beredar rumor bahwa dirinya akan ditangkap, sehingga ia melarikan diri ke Sumatra pada 1957. Di Sumatra, ia bergabung dengan PRRI bersama pemimpin Masyumi lainnya. Seiring dengan penumpasan PRRI, Burhanuddin ditangkap pada Maret 1962 dan dipenjara sampai Juli 1966. Selepas dari penjara, ia meninggalkan dunia politik, meskipun ia sempat menandatangani Petisi 50 pada 1980 sebelum meninggal pada 1987.