Feidhmeannas Thuaisceart Éireann | |
Informasi | |
---|---|
Negara | Irlandia Utara |
Pemimpin | Perdana Menteri (Michelle O'Neill) Wakil Perdana Menteri Emma Little-Pengelly) |
Ditetapkan oleh | Majelis Irlandia Utara[a] |
Kementrian | 9[1] (daftar) |
Bertanggung jawab untuk | Majelis Irlandia Utara |
Kantor pusat | Kastil Stormont, Stormont Estate, Belfast |
Situs web | www |
Eksekutif Irlandia Utara (bahasa Irlandia: Feidhmeannas Thuaisceart Éireann) adalah bentuk pemerintahan devolusi yang ada di Irlandia Utara. Eksekutif Irlandia Utara adalah cabang administratif dari Legislatif Irlandia Utara (Majelis Irlandia Utara). Eksekutif Irlandia Utara berwenang dalam memberikan jawaban dan keterangan-keterangan yang diajukan dalam persidangan Majelis Irlandia Utara dan pada awalnya dibentuk berdasarkan aturan-aturan yang dibahas dalam UU Irlandia Utara 1998 yang kemudian diikuti dengan penerapan Perjanjian Good Friday. Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan dan kebijakan yang dilakukan oleh Eksekutif diawasi oleh Komite Eksekutif yang ada dalam Majelis Irlandia Utara. Selain itu Eksekutif Irlandia Utara juga menjadi contoh dari pemerintahan konsosiasionalis (pembagian kekuasaan).
Eksekutif Irlandia Utara dipimpin oleh Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara dan terbagi kedalam beberapa portofolio kementerian dan badan-badan yang berkaitan. Partai-partai yang memegang pemerintahan dalam Majelis Irlandia Utara menetapkan siapa saja orang-orang yang berhak menjadi menteri dengan pertimbangan dari Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Khusus untuk jabatan Menteri Kehakiman, akan dilakukan sebuah pemungutan suara lintas komunitas untuk memilih menteri yang akan menjabat. Eksekutif Irlandia Utara juga merupakan salah satu dari tiga pemerintahan devolusi di Britania Raya (dua lainnya adalah Pemerintah Skotlandia dan Wales).
Pada Januari 2017, Wakil Perdana Menteri Martin McGuinness mengundurkan diri akibat protes atas kasus Skandal Insentif Panas Terbarukan dan jatuhnya Eksekutif Irlandia Utara[2]. Pemerintahan di Irlandia Utara kemudian dijalankan oleh para pegawai negeri dalam kapasitas sebagai caretaker hingga Januari 2020 setelah disepakatinya Perjanjian New Decade, New Approach dan Eksekutif Irlandia Utara kembali dibentuk[3]. Namun tidak sampai dua tahun, Perdana Menteri Paul Givan mengundurkan diri akibat Protokol Irlandia Utara dan menyebabkan jatuhnya Eksekutif Irlandia Utara[4]. Tidak ada kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan yang dibuat setelah Pemilihan Majelis tahun 2022, dan dari Oktober 2022 hingga Februari 2024, Irlandia Utara diperintah oleh pegawai negeri[5]. Pada 3 Februari 2024, Politikus Sinn Féin Michelle O'Neill diangkat menjadi Perdana Menteri dan menjadi nasionalis pertama yang dilantik menjadi Perdana Menteri Irlandia Utara[6][7].
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref>
untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/>
yang berkaitan