Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Republik Rakyat Demokratik Korea |
Korea Utara memiliki hubungan diplomatik dengan 160 negara. Hubungan luar negeri negara tersebut didominasi oleh konfliknya dengan Korea Selatan dan hubungan historisnya dengan Uni Soviet. Baik pemerintah Korea Utara maupun pemerintah Korea Selatan mengklaim sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di seluruh Korea. Berakhirnya Perang Korea secara de facto menyebabkan Korea Utara terlibat dalam konfrontasi militer dengan Korea Selatan di sepanjang Zona Demiliterisasi Korea.
Pada awal Perang Dingin, Korea Utara hanya mendapat pengakuan diplomatik dari negara-negara komunis. Selama beberapa dekade berikutnya, negara ini menjalin hubungan dengan negara-negara berkembang dan bergabung dengan Gerakan Non-Blok. Ketika Blok Timur runtuh pada tahun 1989–1992, Korea Utara berupaya meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara kapitalis maju. Pada saat yang sama, ada upaya internasional untuk menyelesaikan konfrontasi di semenanjung Korea (dikenal sebagai konflik Korea). Pada saat yang sama, Korea Utara memperoleh senjata nuklir, yang menambah kekhawatiran masyarakat internasional.[1]