![]() |
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Palestina |
Jabatan yang statusnya disengketakan ditunjukkan dengan huruf miring |
|
![]() |
Kebijakan visa Palestina mengacu pada persyaratan masuk tertentu ke wilayah Palestina. Tidak ada persyaratan visa yang dikenakan pada warga negara asing selain yang diberlakukan oleh kebijakan visa Israel.
Akses ke Tepi Barat dikendalikan oleh Pemerintah Israel dan akses ke Gaza dikendalikan oleh Hamas. Pengunjung yang masuk melalui Jembatan Allenby-Perlintasan perbatasan Raja Hussein dan membuat koneksi mereka ke Tepi Barat atau berencana melakukan perjalanan ke Tepi Barat yang diketahui dapat diberi cap masuk yang mengizinkan perjalanan hanya di wilayah Tepi Barat yang dikuasai Otoritas Palestina.
Keluar dari Gaza melalui Pelintasan Erez ke Israel membutuhkan izin keluar dari Hamas dan izin masuk dari Israel. Israel memberikan izin terutama kepada mereka yang mencari perawatan medis, tetapi juga kepada beberapa pedagang, orang yang bekerja di Israel, dan pelajar serta atlet yang pergi ke luar negeri. 2.500 penduduk Gaza memasuki Israel melalui penyeberangan Erez pada bulan Desember 2019.[1] Keluar melalui Pelintasan Perbatasan Rafah ke Mesir tidak dapat diprediksi dan memerlukan izin sebelumnya dari otoritas Mesir. Penyeberangan sering ditutup untuk jangka waktu yang lama di mana pengunjung tidak dapat meninggalkan Jalur Gaza.[2]
Saat melintasi perbatasan dari Yordania ke Israel dan Tepi Barat, pengunjung asal Palestina memerlukan Paspor Otoritas Palestina atau dokumen perjalanan untuk pergi dan hanya dapat masuk melalui Jembatan Allenby. Sementara pemegang Paspor Israel tidak diizinkan masuk melalui Penyeberangan Perbatasan Allenby dan hanya dapat menggunakan Pelintasan Sungai Yordan dan Pelintasan Yitzhak Rabin sebagai gantinya.[3][4]