Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu. Cari sumber: "Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022
Bidang tugas	Mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
Slogan	Pengadaan yang Kredibel Sejahterakan Bangsa
Di bawah koordinasi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Kepala
Hendrar Prihadi
Sekretaris Utama
Iwan Herniwan, S.Si., M.P.
Deputi
Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan	Sarah Sadiqa, S.H., M.Sc.
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	Patria Susantosa, S.Si., M.Si.
Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Dr. Hermawan, S.E., M.M.
Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah	Setya Budi Arijanta, S.H., K.N.
Kantor pusat
Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940
Situs web
www.lkpp.go.id
Sunting kotak info • L • B

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Kepala LKPP pertama pertama kali dijabat oleh Roestam Sjarief digantikan oleh Agus Rahardjo pada tahun 2010 (sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama LKPP) kemudian digantikan oleh Agus Prabowo pada tahun 2015 yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP.