Lukman Wiriadinata

Artikel ini perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kriteria sebagai entri Wikipedia. Bantulah untuk mengembangkan artikel ini. Jika tidak dikembangkan, artikel ini akan dihapus.

Lukman Wiriadinata
Menteri Kehakiman Indonesia ke-8
Masa jabatan 3 April 1952 – 30 Juli 1953
Presiden	Soekarno
Perdana Menteri	Wilopo
Pendahulu Mohammad Nasrun Pengganti Djodi Gondokusumo
Masa jabatan 12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956
Presiden	Soekarno
Perdana Menteri	Burhanuddin Harahap
Pendahulu Djodi Gondokusumo Pengganti Moeljatno
Informasi pribadi
Lahir	(1910-08-22)22 Agustus 1910 Garut, Jawa Barat, Hindia Belanda
Meninggal	22 Juli 1988(1988-07-22) (umur 77) Jakarta
Partai politik	Partai Sosialis Indonesia
Anak	Hoesein Wiriadinata
Profesi	Advokat, Ahli Hukum
Kabinet	Wilopo, Burhanuddin Harahap
Sunting kotak info • L • B

Mr. Lukman Wiriadinata (22 Agustus 1910 – 22 Juli 1988)^[1][2] adalah intelektual Sunda di bidang hukum, salah satu anggota Kabinet Wilopo dan Kabinet Burhanudin Harahap masa bakti 12/8/1955-24/3/1956.^[3] Sutan Sjahrir mengajaknya menjadi anggota PSI, Partai Sosialis Indonesia, dan akhirnya menjadi Menteri Kehakiman sebanyak dua periode, 1952-1953 dan 1955-1956,^[4] pada era pemerintahan Presiden Sukarno. Lukman bersama Suardi Tasrif, sebagai ketua dan sekretaris Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) merintis Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum (Legal Aid/Public Defender) sebagai Pilot Project PERADIN yang berdiri sendiri.^[5]

1. ^ https://books.google.co.id/books?id=PTUrAQAAIAAJ&pg=PA96
2. ^ https://majalah.tempo.co/amp/album/25295/lukman-meninggal-dunia
3. ^ Iwan Gayo, H.M. Buku Pintar: Seri Senior, H. M. Iwan Gayo, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008.
4. ^ "Hoesein Wiriadinata Meninggal Dunia". Hoesein Wiriadinata adalah anak dari mantan Menteri Kehakiman Lukman Wiriadinata, periode periode 1952-1953 dan 1955-1956. Almarhum dikenal sebagai pengacara yang handal di bidang hukum bisnis dan energi dengan spesialisasi Hukum Pasar Modal. Almarhum juga tercatat sebagai salah seorang pendiri Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI). 
5. ^ "YLBHI - 25 Tahun Lembaga Bantuan Hukum". Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta, Ali Sadikin kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. Ib.3/i/31/70 tentang Pengukuhan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum (Legal Aid/Public Defender) dalam wilayah DKI Jakarta. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-07-09. Diakses tanggal 2015-07-08.  line feed character di |publisher= pada posisi 79 (bantuan)