Kerajaan Portugal Reino de Portugal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | |||||||||
Status | Tidak Diakui | ||||||||
Ibu kota | Porto (de facto) | ||||||||
Bahasa yang umum digunakan | Portugis | ||||||||
Agama | Katolik Roma | ||||||||
Pemerintahan | Monarki Konstitusional | ||||||||
Raja | |||||||||
• 1919 | Manuel II | ||||||||
Presiden Junta | |||||||||
• 1919 | Paiva Couceiro | ||||||||
Era Sejarah | Periode Antar Perang | ||||||||
• Proklamasi Restorasi Monarki | 19 Januari 1919 | ||||||||
• Penghentian Upaya Restorasi Monarki | 14 Februari 1919 | ||||||||
Mata uang | Real Portugis (klaim), Escudo Portugis (de jure) | ||||||||
| |||||||||
Sekarang bagian dari | Portugal | ||||||||
Monarki Utara (bahasa Portugis: Monarquia do Norte), bernama resmi Kerajaan Portugal (Reino de Portugal) adalah sebuah revolusi singkat yang dilakukan untuk menentang berdirinya Republik Portugis Pertama. Monarki Utara juga merupakan sebuah pemerintahan berbentuk Monarki yang dibentuk di Wilayah Utara Portugal pada awal tahun 1919. Monarki Utara beribukota di Porto. Negara ini terbentuk dari 19 Januari hingga penumpasannya pada 13 Februari 1919[1]. Revolusi yang membentuk negara ini juga dikenal dengan istilah Kerajaan Traulitânia (Reino da Traulitânia)[1][2].
Monarki Utara dibentuk dibawah pimpinan Henrique Mitchell de Paiva Couceiro, seorang anggota pemerintah Kerajaan Portugal yang terkemuka. Gerakan yang ia pimpin tidak mendapat persetujuan dari Raja Manuel II. Paiva Couceiro yang sebelumnya juga terlibat dalam upaya upaya restorasi monarki mengatakan bahwa revolusi yang mereka lakukan adalah hal yang sangat penting, karena “Jika Utara tidak setuju dengan Selatan, hingga titik darah penghabisan, saya akan berada di pihak yang setia pada tradisi".
Ketidakmampuan Monarki Utara untuk mendapatkan dukungan rakyat yang kuat di seluruh negeri, ditambah dengan struktur kepemimpinan yang tidak terorganisir, menyebabkan revolusi tersebut berakhir dengan cepat dan berdirinya kembali rezim republik Portugis di utara.