Pemerintah Britania Raya

Pemerintahan Sri Baginda
bahasa Inggris: His Majesty's Government
bahasa Wales: Llywodraeth ei Fawrhydi
bahasa Irlandia: Rialtas a Shoilse
bahasa Gaelik Skotlandia: Riaghaltas a Mhòrachd
Informasi
NegaraBritania Raya
PemimpinPerdana Menteri (Rishi Sunak)
Ditetapkan olehPenguasa Monarki Britania Raya (Charles III)
Bagian badanKabinet Britania Raya
Kementrian23 departemen kementerian, 20 departemen non-kementerian
Bertanggung jawab
untuk
Parlemen Britania Raya
Kantor pusat10 Downing Street, London
Situs webwww.gov.uk

Pemerintahan Sri Baginda (bahasa Inggris: His/Her Majesty's Government, disingkat HM Government , dan biasanya dikenal sebagai Pemerintah Britania Raya) adalah pemerintah pusat dari Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara.[1][2] Pemerintah BR dipimpin oleh seorang perdana menteri (saat ini Rishi Sunak, sejak 25 Oktober 2022). Perdana menteri dan menteri paling seniornya masuk ke dalam komite penentu kebijakan yang bernama Kabinet Britania Raya.[2]

Seluruh menteri pemerintahan duduk di Parlemen. Pemerintahannya bergantung pada Parlemen untuk membuat legislasi primer,[3] dan sejak Undang-Undang Parlemen Pengesahan Masa Jabatan 2011, pemilihan-pemilihan umum diadakan setiap lima tahun untuk memiliki Dewan Rakyat baru. Setelah pemilihan penguasa monarki (sekarang Raja Charles III) memilih perdana menteri dari pemimpin partai yang meraih suara mayoritas dalam Dewan Rakyat.[4]

Di bawah Konstitusi Britania Raya tak tertulis, otoritas eksekutif sejajar dengan penguasa monarki, meskipun otoritas tersebut hanya bertindak atas nasihat perdana menteri dan kabinet.[5] Para anggota Kabinet menasihati penguasa monarki sebagai anggota Dewan Penasihat. Mereka juga memegang kekuasaan langsung sebagai para pemimpin Departemen Pemerintahan.

  1. ^ His Majesty's Government Diarsipkan 17 November 2019 di Wayback Machine. Diakses tanggal 28 Juni 2010
  2. ^ a b Overview of the UK system of government : Directgov – Government, citizens and rights. Arsip halaman direct.gov.uk. Diakses tanggal 29 Agustus 2014.
  3. ^ "Legislation". UK Parliament. 2013. Diakses tanggal 27 January 2013. 
  4. ^ House of Commons – Justice Committee – Written Evidence. Publications.parliament.uk. Retrieved on 19 October 2010.
  5. ^ The monarchy: Directgov – Government, citizens and rights. Archived direct.gov.uk webpage. Retrieved on 29 August 2014.

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by razib.in