Pemindahan agama paksa umat Islam di Spanyol

Pemindahan agama paksa umat Islam di Spanyol diberlakukan melalui serangkaian maklumat yang melarang Islam di wilayah Imperium Spanyol. Penindasan tersebut didorong oleh tiga kerajaan Spanyol pada awal abad ke-16: Takhta Kastila pada tahun 1500–1502, disusul oleh Navarra pada tahun 1515–1516, dan terakhir Takhta Aragon pada tahun 1523–1526.^[1]

Usai kerajaan-kerajaan Kristen merampungkan perebutan kembali Al-Andalus pada tanggal 2 Januari 1492, penduduk Muslim di Spanyol terdiri atas 500.000 hingga 600.000 orang. Pada masa itu, umat Islam yang tinggal di bawah pemerintahan Kristen diberi status "Mudéjar", yang secara sah mengizinkan praktik Islam secara terbuka. Pada tahun 1499, Uskup Agung Toledo, Kardinal Francisco Jiménez de Cisneros memulai sebuah kampanye di kota Granada untuk memaksa kepatuhan terhadap agama Kristen dengan penyiksaan dan penahanan. Kejadian tersebut memicu pemberontakan Muslim yang kemudian berhasil dipadamkan dan digunakan untuk membenarkan pencabutan perlindungan hukum dan traktat bagi umat Islam. Upaya pemindahan agama pun dilipatgandakan sehingga pada tahun 1501, secara resmi, tidak ada lagi Muslim yang resmi menetap di Granada. Terdorong dengan keberhasilan di Granada, pada tahun 1502, Ratu Isabella dari Kastila mengeluarkan sebuah edik yang melarang Islam di seluruh Kastila. Dengan aneksasi Navarra pada tahun 1515, semakin banyak Muslim yang dipaksa menganut keyakinan Kristen lewat edik Kastila. Kerajaan terakhir yang memaksakan pemindahan agama adalah Takhta Aragon. Sebelumnya, para rajanya bersumpah untuk memberikan perlindungan kebebasan beragama untuk umat Muslim di kerajaannya dalam sumpah penahbisan mereka. Pada awal 1520-an, pemberontakan anti-Islam yang dikenal sebagai Pemberontakan Persaudaraan terjadi, dan umat Islam di wilayah pemberontak dipaksa berpindah agama. Ketika pasukan Takhta Aragon yang dibantu oleh umat Islam, berhasil meredam pemberontakan tersebut, Raja Charles I (lebih dikenal sebagai Charles V dari Kekaisaran Romawi Suci) memerintahkan agar pemindahan agama secara paksa diberlakukan. Sehingga "orang-orang yang pindah agama" tersebut kini resmi menjadi Kristen. Peristiwa tersebut menempatkan orang-orang yang pindah agama di bawah yurisdiksi Inkuisisi Spanyol. Pada tahun 1524, Charles mengirim petisi kepada Paus Klemens VII untuk melepaskan raja dari sumpahnya untuk melindungi kebebasan beragama umat Islam. Hal tersebut memberikannya otoritas untuk secara resmi menindak penduduk Muslim yang tersisa. Pada akhir 1525, ia mengeluarkan edik perpindahan agama resmi bahwa Islam tidak lagi secara resmi ada di seluruh Spanyol.

Meskipun menganut agama Kristen secara terbuka diwajibkan oleh edik kerajaan dan dipaksakan oleh Inkuisisi Spanyol, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang dipaksa pindah agama (disebut sebagai "Morisco") diam-diam tetap mempertahankan agama Islam. Pada kehidupan sehari-hari, hukum Islam tradisional tidak lagi dapat dilaksanakan tanpa penindasan oleh Inkuisisi. Akibatnya, fatwa Oran dikeluarkan untuk menyatakan perlunya pelonggaran syariat, dan juga merinci cara-cara yang dapat dilakukan oleh umat Islam. Fatwa tersebut menjadi dasar untuk kripto-Islam yang dipraktikkan oleh Morisco sampai pengusiran mereka pada 1609–1614. Beberapa umat Islam, yang kebanyakan berada di dekat pesisir, berimigrasi sebagai respons terhadap pemindahan agama tersebut. Namun, pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas mengenai imigrasi dalam artian meninggalkan Spanyol, bukanlah opsi bagi sebagian besar umat Islam. Pemberontakan juga timbul di beberapa daerah, terutama di daerah-daerah yang memiliki daerah pegunungan yang defensif, tetapi semuanya tidak berhasil. Pada akhirnya, edik-edik tersebut menciptakan sebuah masyarakat dengan Muslim taat yang diam-diam enggan murtad (berpindah agama) berdampingan dengan para murtadin yang menjadi penganut Kristen yang taat, sampai terjadinya pengusiran.

1. ^ Harvey 2005, hlm. 14.