Penindasan politik di Uni Soviet

Artikel ini adalah bagian dari seri:
Politik Uni Soviet
Kepemimpinan Pemimpin Kepala Negara Presiden Wakil Presiden Kepemimpinan bersama Dewan Negara Dewan Presidensial
Partai Komunis Kongres Komite Pusat Sejarah Sekretaris Jenderal Politbiro Sekretariat Orgbiro
Perwakilan Kongres Soviet (Komite Eksekutif Pusat) Majelis Agung Dewan Kesatuan Dewan Kebangsaan Presidium Kongres Perwakilan Rakyat Ketua Pemilu legislatif 1989
Pemerintahan Konstitusi Nama resmi 1924 1936 1977 Pemerintah Kementerian Komite Negara Kabinet Kepala Pemerintahan Wakil Pertama Perdana Menteri Wakil Perdana Menteri Sekretaris Perdana Menteri Administrator Urusan Dewan Komisar Rakyat Dewan Menteri Kabinet Menteri
Hukum Hukum Mahkamah Agung Penasihat Militer Pengadilan Rakyat Pengadilan Negeri Kejaksaan Agung
Ideologi Demokrasi Soviet Marxisme–Leninisme Leninisme Stalinisme Khrushchevisme De-Stalinisasi
Masyarakat Ekonomi Pertanian Barang kebutuhan Rencana Lima Tahun Reformasi Kosygin Kebijakan Ekonomi Baru Ilmu pengetahuan dan teknologi Era Stagnasi Perencanaan keseimbangan material Transportasi Komunisme perang Budaya Demografi Pendidikan Keluarga Fraseologi Agama Tekanan Penyensoran Penyensoran gambar Pembersihan Besar-Besaran Sistem gulag Kolektivisasi HAM Penindasan ideologi Riset paksa Penyalahgunaan politik psikiatri Penindasan politik Penindasan ekonomi Pemindahan penduduk Propaganda Teror Merah
Negara lainnya Atlas
l b s

Menurut historiografi Barat, jutaan orang^{[butuh rujukan]} menjadi korban penindasan politik sepanjang sejarah Uni Soviet sejak Revolusi Oktober. Penindasan politik yang puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Josef Stalin ini masih terus berlanjut pada masa penerapan kebijakan Politik Luwes Khrushchev hingga perestroika Mikhail Gorbachev.^{[butuh rujukan]}