Perdana Menteri Norwegia

Perdana Menteri Norwegia
Statsminister
Petahana Jonas Gahr Støre sejak 14 Oktober 2021
Cabang Eksekutif Pemerintahan Norwegia Kantor Perdana Menteri
Anggota	Dewan Negara
Atasan	Stortinget
Kediaman	Statsministerboligen
Kantor	Regjeringskvartalet, Oslo
Dicalonkan oleh	Perdana Menteri sebelumnya
Ditunjuk oleh	Raja Norwegia atas saran dari perdana menteri sebelumnya atau Presiden Stortinget
Masa jabatan	tidak diatur secara khusus sepanjang perdana menteri yang menjabat memegang suara mayoritas dalam Stortinget
Dasar hukum	Konstitusi Norwegia
Pejabat perdana	Peder Anker
Dibentuk	17 Mei 1814
Wakil	Wakil Perdana Menteri
Gaji	pertahun: 1,735,682 NOK/US$ 168,023
Situs web	Kantor Perdana Menteri

Perdana Menteri Norwegia (bahasa Norwegia: statsminister, yang ditranlasikan secara langsung adalah Menteri Negara) adalah kepala pemerintahan dan eksekutif utama di Norwegia (yang terdiri dari semua kepala departemen senior di pemerintahan) yang secara kolektif bertanggung jawab atas seluruh kebijakan dan tindakan yang ditetapkan kepada Monarki Norwegia (Raja Norwegia), Stortinget (Parlemen Norwegia), partai politik asal, serta kepada pemilih yang memilih mereka.

Dalam Praktiknya, karena hampir tidak mungkin untuk sebuah pemerintahan dapat tetap menjabat sepanjang mereka sejalan dengan keinginan dari Stortinget. Sehingga segala tindak-tanduk yang dibuat oleh pemerintah akan dipertanggungjawabkan dihadapan Stortinget. Perdana Menteri Norwegia dipilih dari seorang pemimpin partai yang mempunyai suara mayoritas dalam Stortinget atau pemimpin utama dari sebuah koalisi politik yang memerintah.

Berdasarkan Konstitusi Norwegia yang diberlakukan pada 17 Mei 1814^[1], jabatan Perdana Menteri Norwegia adalah hasil dari sebuah proses legislasi. Dimasa sekarang, Perdana Menteri Norwegia mempunyai sedikit kekuasaan hukum, namun asalkan mereka dapat memperoleh dukungan dari partai parlementernya, mereka dapat mengendalikan badan legislatif dan eksekutif (kabinet) dan karenanya mempunyai kekuasaan de facto yang cukup besar.

Tidak seperti kebanyakan perdana menteri di negara-negara Eropa lainnya, Perdana Menteri Norwegia tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan parlemen atas saran yang diberikannya kepada Monarki Norwegia. Konstitusi mengatur masa kerja Stortinget selama empat tahun penuh. Jika perdana menteri kehilangan suara mayoritas dalam Stortinget maka dia harus mengundurkan diri.

1. ^ "NORWAY'S STRUGGLE WITH HER KING" (PDF). The New York Times. 11 November 1882.