Undang-Undang Parlemen di Britania Raya

Bagian dari seri tentang
Politik dan Pemerintahan Britania Raya
Konstitusi Konstitusi Perpajakan
Monarki Monarki Raja Charles III Pangeran Wales Pangeran William Prerogatif Kerajaan Dewan Penasihat Keluarga Kerajaan
Pemerintahan Perdana Menteri Rishi Sunak Deputi Perdana Menteri Dominic Raab Sekretaris Negara Pertama Lowong Kabinet ke-90 Layanan Sipil Yang Mulia Departemen Badan eksekutif Badan publik
Legislatif Parlemen Pembukaan Negara Undang-Undang Parlemen Instrumen Hukum Dewan Bangsawan Ketua Dewan Bangsawan Lord McFall dari Alcluith Dewan Rakyat Ketua Dewan Rakyat The Right Hon. Lindsay Hoyle, MP Permasalahan Perdana Menteri Oposisi Yang Mulia Pemimpin The Right Hon. Sir Keir Starmer, MP Kabinet Bayangan
Kejaksaan Mahkamah Agung Presiden Lord Neuberger Deputi Presiden Lord Hope Pengadilan Britania Raya Pengadilan Inggris dan Wales Pengadilan Irlandia Utara Pengadilan Skotlandia
Devolusi Irlandia Utara Eksekutif Majelis Skotlandia Pemerintahan Parlemen Wales Pemerintahan Majelis Nasional
Pembagian administratif Inggris Subdivisi di Inggris Pemerintahan daerah di Inggris Irlandia Utara Pemerintahan daerah di Irlandia Utara Skotlandia Subdivisi di Skotlandia Pemerintahan daerah di Skotlandia Wales Pemerintahan daerah di Wales
Pemilihan umum Pemilihan umum di Britania Raya Konstituensi parlemen Partai politik Pemilu terakhir Pemilu berikutnya
Kebijakan luar negeri Hubungan luar negeri Britania Raya dan PBB Politik Uni Eropa
Portal:Politik Kategori
l b s

Di Britania Raya, Undang-Undang Parlemen adalah undang-undang primer dan sekunder yang disahkan oleh Parlemen Britania Raya.^[1][2] Undang-Undang Parlemen di Britania Raya, sebagai hasil dari Revolusi Agung dan penegasan kedaulatan parlemen, merupakan hukum tertinggi yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga mana pun selain Parlemen.

Sebagai hasil dari devolusi (pendelegasian wewenang), Majelis Nasional untuk Wales, Majelis Irlandia Utara, dan Parlemen Skotlandia dapat membuat undang-undang primer untuk lembaga-lembaga yang didelegasikan masing-masing. Badan legislatif yang didelegasikan ini dapat membuat undang-undang terkait semuanya kecuali reserved and excepted matters. Namun, Undang-Undang Parlemen di Britania Raya tetap yang tertinggi dan dapat mengesampingkan badan legislatif yang didelegasikan. Dengan konvensi, Parlemen Inggris tidak melakukan hal ini tanpa mosi persetujuan legislatif.^[3][4][5]

1. ^ Human Rights Act 1998 (c. 42). National Archives. 1998. Section 21 (Interpretation). ISBN 0-10-544298-4. 
2. ^ "Why are new laws needed? - UK Parliament". Parliament of the United Kingdom. 
3. ^ Scotland Act 1998 (c. 46). 1998. Section 28 (Acts of the Scottish Parliament). ISBN 0-10-544698-X. 
4. ^ Government of Wales Act 2006 (c. 32). 2006. Sections 93 (Assembly Measures) and 107 (Acts of the Assembly). 
5. ^ Northern Ireland Act 1998. 1998. Section 5 (Acts of the Northern Ireland Assembly). ISBN 0-10-544798-6.