![]() Wanita Vietnam muda mengenakan aodai saat acara Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik tahun 2006 | |
Indeks Ketidaksetaraan Gender | |
---|---|
Nilai | 0.299 (2012) |
Peringkat | 48 |
Kematian ibu (per 100,000) | 59 (2010) |
Wanita dalam parlemen | 24.4% (2012) |
Perempuan di atas 25 tahun dengan pendidikan menengah | 24.7% (2010) |
Wanita dalam tenaga kerja | 73.2% (2011) |
Indeks Ketimpangan Gender Global[1] | |
Nilai | 0.6863 (2013) |
Peringkat | 73 dari 144 |
Peran wanita di Vietnam adalah subyek dari beberapa perubahan sepanjang sejarah Vietnam. Mereka mengambil berbagai peran dalam masyarakat, yang meliputi prajurit, perawat, ibu dan istri. Terdapat beberapa kemajuan dalam hak asasi wanita di Vietnam, seperti meningkatnya perwakilan wanita dalam pemerintahan, serta pembentukan Serikat Wanita Vietnam pada 1930.
Beberapa cendekiawan menyatakan bahwa Vietnam merupakan sebuah masyarakat matriakhal dominan sebelum kekuasaan Tiongkok, yang membawa nilai-nilai patriakhal Konghucu.[2] Meskipun masa kekuasaan Tiongkok sebagian besar berakhir sebelum abad ke-2, kebanyakan nilai dan lembaga Tiongkok dilanjutkan oleh dinasti-dinasti Vietnam berikutnya. Pada abad ke-19, Vietnam didominasi oleh kekuasaan Prancis. Beberapa wanita secara temporer menikahi pria Eropa pada masa ini, dengan kedua belah pihak menyaksikan penyatuan tersebut sebagai hal yang saling menguntungkan.[3]
Pada awal abad ke-20, sentimen nasionalis berkembang di Vietnam yang kemudian berujung pada akhir kekuasaan Prancis pada 1954 dan membagi Vietnam menjadi dua di sepanjang paralel ketujuh belas.[4] Terdapat beberapa catatan bahwa nasionalisme meningkatkan hak asasi wanita dengannya, dan beberapa wanita ikut serta dalam revolusi melawan kekuasaan Prancis.[5]
Peran wanita dalam perang dan di luar rumah makin meningkat sepanjang abad ke-20, khususnya pada Perang Indochina. Pada saat dan setelah Perang Vietnam, pemerintahan Partai Komunis Vietnam membuat upaya untuk meningkatkan hak, kesetaraan dan perwakilan wanita dalam pemerintahan. Ini meliputi pembentukan kuota kerja pada 1960an, yang dibuat agar wanita menduduki persentase pekerjaan tertentu dalam sektor berbeda.[6]
Hak asasi wanita makin meningkat dalam Vietnam kontemporer, dan wanita makin memegang jabatan kepemimpinan. Pada saat ini, Đặng Thị Ngọc Thịnh adalah Wakil Presiden Vietnam, sebuah jabatan yang ia pegang sejak April 2016. Selain itu, Nguyễn Thị Kim Ngân terpilih menjadi Ketua Majelis Nasional Vietnam pada Maret 2016, pertama kalinya seorang wanita memegang jabatan tersebut.[7][8] Namun, masih ada pengaruh peran gender dan pengaruh kebudayaan di Vietnam pada masa sekarang, yang dibatasi baik di dalam rumah maupun di luar rumah dalam lingkungan sosioekonomi.
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama VietAmCatholics-p32
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama :6
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama vietventures.com
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama Turley
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama Werner