Back Zaini Abdullah ACE زيني عبد الله Arabic زينى عبد الله ARZ Zaini Abdullah English Zaini Abdullah MIN Zaini Abdullah Malay
Zaini Abdullah | |
|---|---|
 | |
| Gubernur Aceh ke-17 | |
| Masa jabatan 25 Juni 2012 – 25 Juni 2017 | |
| Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo |
| Wakil | Muzakir Manaf |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 24 April 1940 Beureunuen, Mutiara, Pidie, Aceh, Hindia Belanda |
| Partai politik | Partai Aceh |
| Suami/istri | Niazah A Hamid |
| Anak |
|
| Orang tua |
|
| Profesi | Dokter medis |
| Karier militer | |
| Pihak |  Gerakan Aceh Merdeka |
| Masa dinas | 4 Desember 1976 – 15 Agustus 2005 |
| Pertempuran/perang | Pemberontakan di Aceh |
  | |
dr. H. Zaini Abdullah (lahir 24 April 1940) adalah seorang politikus Indonesia dan mantan aktivis separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia yang terpilih sebagai gubernur provinsi Aceh pada Pemilu 2012 untuk periode lima tahun dari tahun 2012 hingga 2017.[1] Terpilih dengan 56% suara, Zaini Abdullah adalah gubernur kedua yang dipilih langsung oleh para pemilih di Aceh sejak pemberian otonomi khusus kepada daerah tersebut oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2005.[2] Pendahulunya Irwandi Yusuf, yang terpilih pada tahun 2006 untuk periode 2007 hingga 2012, merupakan gubernur pertama yang dipilih di provinsi tersebut melalui pemilihan langsung.[3]
Zaini Abdullah dilantik sebagai gubernur dalam upacara yang diadakan bersamaan dengan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, 25 Juni 2012. Upacara dan pengaturan resmi lainnya Namun, hal tersebut dirusak oleh serangan pribadi terhadap mantan gubernur, Irwandi Yusuf, yang dilakukan oleh pendukung gubernur baru dan serangan granat pada hari sebelumnya di rumah seorang pemimpin GAM setempat.[4]
- ^ Hotli Simanjuntak, 'Zaini-Muzakir wins substantial victory', The Jakarta Post, 18 April 2012.
- ^ 'Indonesia's Aceh Elects Ex-Rebel Governor' Voice of America, 16 April 2012.
- ^ Sebelum terpilihnya Irwandi Yusuf, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. telah diikuti selama bertahun-tahun di Indonesia, gubernur di Aceh dan juga sebagian besar provinsi lainnya di Indonesia dianggap sebagai pegawai negeri sipil dibandingkan politisi dan ditunjuk langsung oleh presiden Indonesia, biasanya atas saran Kementerian Dalam Negeri.
- ^ Hotli Simanjuntak, 'Aceh governor installation marred by attack', The Jakarta Post, 26 Juni 2012.